Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Sebelumnya menetapkan Upah Minimum Propinsi, Dewan Pengupahan yang terdiri dari perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi akan melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Tetapi apa yang dimaksud survey KHL, komponen kebutuhan hidup apa yang disurvey dan mekanisme standarisasi KHL hingga menjadi penetapan Upah Minimum. Mari kita bahas bersama!

Apa yang dimaksud dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)?

Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan.

Sejak diluncurkannya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah menetapkan standar KHL sebagai dasar dalam penetapan Upah Minimum seperti yang diatur dalam pasal 88 ayat 4.

Adakah Peraturan yang mengatur mengenai Kebutuhan Hidup Layak?

Peraturan mengenai KHL, diatur dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pembahasan lebih dalam mengenai ketentuan KHL, diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Komponen apa saja yang termasuk dalam standar KHL?

Standar KHL terdiri dari beberapa komponen yaitu :

• Makanan & Minuman (11 items)
• Sandang (9 items)
• Perumahan (19 items)
• Pendidikan (1 item)
• Kesehatan (3 items)
• Transportasi (1 item)
• Rekreasi dan Tabungan (2 item)

Selengkapnya mengenai komponen-komponen standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) :

No	Komponen	Kualitas/Kriteria	Jumlah Kebutuhan
I	MAKANAN DAN MINUMAN
	1. Beras  Sedang	Sedang	10 kg
	2. Sumber Protein :
	a. Daging	Sedang	0.75 kg
	b. Ikan Segar	Baik	1.2 kg
	c. Telur Ayam	Telur ayam ras	1 kg
	3. Kacang-kacangan : tempe/tahu	Baik	4.5 kg
	4. Susu bubuk	Sedang	0.9 kg
	5. Gula pasir	Sedang	3 kg
	6. Minyak goreng	Curah	2 kg
	7. Sayuran	Baik	7.2 kg
	8. Buah-buahan (setara pisang/pepaya)	Baik	7.5 kg
	9. Karbohidrat lain (setara tepung terigu)	Sedang	3 kg
	10. Teh atau Kopi	Celup/Sachet	4 Dus isi 25 = 75 gr
	11. Bumbu-bumbuan	Nilai 1 s/d 10	15%
	JUMLAH
II	SANDANG
	12. Celana panjang/ Rok	Katun/sedang	6/12 potong
	13. Kemeja lengan pendek/blouse	Setara katun	6/12 potong
	14. Kaos oblong/ BH	Sedang	6/12 potong
	15. Celana dalam	Sedang	6/12 potong
	16. Sarung/kain panjang	Sedang	1/12 helai
	17. Sepatu	Kulit sintetis	2/12 pasang
	18. Sandal jepit	Karet	2/12 pasang
	19. Handuk mandi	100cm x 60 cm	2/12 potong
	20. Perlengkapan ibadah	Sajadah, mukena	1/12 paket
	JUMLAH
III	PERUMAHAN
	21. Sewa kamar	Sederhana	1 bulan
	22.Dipan/ tempat tidur	No.3 polos	1/48 buah
	23. Kasur dan Bantal	Busa	1/48 buah
	24. Sprei dan sarung bantal	Katun	2/12 set
	25. Meja dan kursi	1 meja/4 kursi	1/48 set
	26. Lemari pakaian	Kayu sedang	1/48 buah
	27. Sapu	Ijuk sedang	2/12 buah
	28. Perlengkapan makan
	a. Piring makan	Polos	3/12 buah
	b. Gelas minum	Polos	3/12 buah
	c. Sendok garpu	Sedang	3/12 pasang
	29. Ceret aluminium	Ukuran 25 cm	1/24 buah
	30. Wajan aluminium	Ukuran 32 cm	1/24 buah
	31. Panci aluminium	Ukuran 32 cm	2/12 buah
	32. Sendok masak	Alumunium	1/12 buah
	33. Kompor minyak tanah	16 sumbu	1/24 buah
	34. Minyak tanah	Eceran	10 liter
	35. Ember plastik	Isi 20 liter	2/12 buah
	36. Listrik	450 watt	1 bulan
	37. Bola lampu pijar/neon	25 watt/15 watt	6/12 (3/12) buah
	38. Air Bersih	Standar PAM	2 meter kubik
	39. Sabun cuci	Cream/deterjen	1.5 kg
IV	PENDIDIKAN
	40. Bacaan/radio	Tabloid/4 band	4 buah/ (1/48)
	JUMLAH
V	KESEHATAN
	41. Sarana Kesehatan
	a. Pasta gigi	80 gram	1 tube
	b. Sabun mandi	80 gram	2 buah
	c. Sikat gigi	Produk lokal	3/12 buah
	d. Shampo	Produk lokal	1 botol 100 ml
	e. Pembalut atau alat cukur	Isi 10	1 dus/set
	42. Obat anti nyamuk	Bakar	3 dus
	43. Potong rambut	Di tukang cukur/salon	6/12 kali
	JUMLAH
VI	TRANSPORTASI
	44. Transportasi kerja dan lainnya	Angkutan umum	30 hari (PP)
	JUMLAH
VII	REKREASI DAN TABUNGAN
	45. Rekreasi	Daerah sekitar	2/12 kali
	46. Tabungan	(2% dari nilai 1 s/d 45)
	JUMLAH

Bagaimana mekanisme proses penetapann Upah Minimum berdasarkan standar KHL?

• Ketua Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota membentuk tim survey yang anggotanya terdiri dari unsur tripartit: perwakilan serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak netral dari akademisi.
• Standar KHL ditetapkan dalam Kepmen No. 17 tahun 2005, berdasarkan standar tersebut, tim survey Dewan Pengupahan melakukan survey harga untuk menentukan nilai harga KHL yang nantinya akan diserahkan kepada Gubernur Provinsi masing-masing.
• Survey dilakukan setiap satu bulan sekali dari bulan Januari s/d September , sedang untuk bulan Oktober s/d Desember dilakukan prediksi dengan membuat metode least square. Hasil survey tiap bulan tersebut kemudian diambil rata-ratanya untuk mendapat nilai KHL.
• Nilai KHL ini akan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan.
• Berdasarkan nilai harga survey tersebut, Dewan Pengupahan juga mempertimbangkan factor lain : produktivitas, pertumbuhan ekonomi, usaha yang paling tidak mampu, kondisi pasar kerja dan saran/pertimbangan dari Dewan Pengupahan Provinsi/Kabupaten/Kotamadya.
• Gubernur nantinya akan menetapkan besaran nilai upah minimum. Penetapan Upah Minimum ini dilakukan 60 hari sebelum tanggal berlakunya yaitu setiap tanggal 1 Januari.

Sumber :

Indonesia. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 tentang Komponen dan Pentahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.

Sidauruk, Markus (2011). Kebijakan Pengupahan di Indonesia. Jakarta